Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Senin, 20 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. ** Dipimpin Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan, Andi Muh. Ihsan, kunjungan ini juga dihadiri Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, Arif Eka Saputra, dan sejumlah anggota lainnya. Dalam sambutannya, Andi Muh. Ihsan menyatakan bahwa Komite IV memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.

Makassar, 27 Juni 2024 - Kepala Biro Persidangan II, Dra. Mesranian, M.Dev. P.L.G, Kepala Biro Perencanaan & Keuangan, Hartawan S.IP, Kepala Bagian Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Sekretariat Jenderal DPD RI, Irwanto Napeng S.STP, dan Kepala Kantor DPD RI Sulsel, Victor Pualillin, S.IP., M.Si, melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan PJ Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang didampingi oleh PJ SekProv. Sulsel, Ir. Andi Darmawan Bintang, B.M.Dev.P.L.G. Pertemuan ini membahas rencana hibah lahan dan bangunan Kantor DPD RI Provinsi Sulsel.

Makassar, 27 Juni 2024 - Kepala Biro Persidangan II, Dra. Mesranian, M.Dev. Plg, dan Kepala Biro Perencanaan & Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Hartawan S.IP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan persidangan dan keuangan kantor DPD RI Provinsi Sulsel.

Makassar, 27 Juni 2024 - Bagian Pengamanan Dalam (PAMDAL) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pengamanan Dalam, Ade Darmawan Ginoga, S.T., dan bertujuan untuk mengadakan rapat koordinasi terkait sistem dan pengelolaan pengamanan di kantor DPD RI Provinsi Sulsel.

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Fokus rapat ini adalah pengawasan pelaksanaan UU Pelayaran yang penting bagi pembangunan konektivitas antarpulau di Indonesia. Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menekankan perlunya penguatan sistem logistik nasional untuk menghadapi persaingan global. "Sebagai negara kepulauan, kita membutuhkan pelabuhan yang memadai dan sistem logistik yang maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Yorrys. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kemaritiman di Sulsel. Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPD RI dalam mengatasi tantangan logistik. "Kolaborasi yang komprehensif diperlukan untuk menemukan solusi bagi permasalahan logistik di Sulsel," kata Zudan. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Halid K Jusuf, mengungkapkan bahwa pengelolaan Syahbandar Utama Makassar telah dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan pengawasan pelanggaran maritim melalui command center. Kepala KSOP Utama Makassar, Sahattua P Simatupang, menambahkan bahwa beberapa pelabuhan memerlukan perbaikan dan reaktivasi untuk memastikan arus logistik berjalan optimal. "Diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan fungsi pelabuhan yang tidak aktif," jelas Sahattua

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2023, Senin 20 Mei 2024. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan bahwa hubungan fungsional antara DPD RI dan BPK RI sangat penting dalam fungsi pengawasan keuangan negara. Pada kesempatan tersebut, Elviana mengungkapkan bahwa DPD RI bisa meminta BPK RI melakukan tindakan tertentu sesuai kebutuhan pemeriksaan. Di Sulawesi Selatan, ada 156 temuan senilai Rp212,55 miliar dan 521 rekomendasi senilai Rp183,64 miliar, dengan 60 temuan dan 168 rekomendasi khusus untuk tahun 2023. Dr. Amin Adab Bangun, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, melaporkan peningkatan jumlah temuan dan masalah di IHPS II 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan jumlah objek pemeriksaan dan auditor. Dalam rapat kerja tersebut, beberapa anggota Komite IV DPD RI juga memberikan masukan. Ir. H. Achmad Sukisman Azmy mengusulkan tambahan indikator untuk pemberian WTP, Hj. Riri Damayanti John Latief berharap penambahan SDM BPK, dan Dr. H. Mz. Amirul Tamim menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Rapat ditutup dengan penyerahan cendera mata dan foto bersama antara jajaran BPK RI Sulawesi Selatan dan anggota Komite IV DPD RI.

Bertekad untuk Mengawal Kebijakan! Pimpinan Komite IV DPD RI bersama OJK Sulselbar laksanakan rapat kerja di Ballroom Claro Hotel. Sabtu 11/5/2024. Fokus: Pengawasan Sistem Perizinan Pinjaman Online dan Pinjaman Ultra Mikro di Sulawesi Selatan. 🤝💼

"Bahas Langkah-Langkah Penguatan Lembaga Pemasyarakatan Bersama Komite I DPD RI di Bapas Kelas I Makassar Sulawesi Selatan 🏛️📝 Sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memegang peranan vital dalam memperbaiki kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Pada kunjungan kerja ke Bapas Kelas I Makassar, Sabtu lalu, Komite I DPD RI, yang dipimpin oleh Senator Fachrul Razi, membahas isu-isu krusial dalam upaya memperkuat fungsi lembaga pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Senator Razi menyoroti over kapasitas lapas, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan terhadap warga binaan. Kepala Bapas Sopiana juga menjelaskan tantangan SDM yang terbatas, over kapasitas, dan kendala anggaran. Perwakilan Kanwil Hukum dan HAM Sulsel menyatakan kesepakatan atas masalah tersebut, termasuk dominasi warga binaan narkoba. Usulan penerapan alat finger print yang terkoneksi dengan disdukcapil menjadi solusi untuk menghadapi residivis kasus narkoba. Ketua Komite I, Fachrul Razi, menegaskan komitmen untuk memperjuangkan masukan dan aspirasi demi penguatan lembaga pemasyarakatan ke depan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah senator DPD RI serta stakeholders terkait. #BapasMakassar #KunjunganKerja #KomiteIDPDRI #PeradilanPidana #Pemasyarakatan #SulawesiSelatan"